Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Siswono Yudo Husodo menegaskan,   perlu ada tim pengawasan langsung distribusi beras untuk rakyat miskin (raskin) yang ditunjuk mewakili kepentingan daerah itu agar Kepala Divre Bulog setempat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena mendapat pengawasan yang baik.

            Secara jujur dia mengakui Tim Raskin di daerah yang di kabupaten dipimpin Bupati, di kota dipimpin Walikota dan di provinsi dipimpin oleh Gubernur, tidak cukup waktu untuk mengawasi langsung. Karena kultur bangsa kita tanpa adanya pengawasan setiap orang cenderung akan menyimpang.

Hal itu disampaikannya dalam dialog interaktif bersama wakil rakyat, di studio mini RRI DPR, gedung Nusantara III, Jum’at (27/8), yang membahas tentang distribusi raskin yang masih ditemui berbagai permasalahan di lapangan.

Siswono menambahkan, berbagai temuan ini banyak dijumpai Komisi IV DPR ketika mengadakan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Dari pengamatan tersebut, ada berbagai kendala terkait dengan ketidaklancaran distribusi raskin tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang seringkali berbeda dengan kenyataan di lapangan. Menurut Siswono, dalam kenyataan di lapangan, jumlah RTS seringkali lebih banyak dari pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).  

Data terakhir tahun 2010 jumlah rumah tangga miskin (RTM) tercatat 17.488 juta KK dan mereka mendapat jatah raskin yang berharga Rp 6.585/kg sebanyak 15 kg/bulan yang dibeli dengan harga Rp 1.600. Sehingga, katanya, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 4.995/kg dan total dana subsidi raskin sebesar Rp 15.723 triliun. 

“Itu jumlah yang luar biasa, jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran di Kementerian Pertanian,” katanya. 

Untuk itu, lanjutnya, pengeluaran anggaran yang besar itu harus dijaga dengan baik dengan melakukan pengawasan yang ketat. Dia menghimbau agar Pemerintah Daerah, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten ikut mengawasi jalannya distribusi raskin ini sampai ke titik sasaran.

Siswono menambahkan, dalam sejarah pelaksanaan program raskin dari tahun ke tahun senantiasa menuai banyak protes yang antara lain karena kualitas beras raskin yang buruk, tidak sesuai dengan harga pembelian pemerintah (beras berkualitas baik), penyampaian tidak selalu tepat sasaran, jumlah dan tidak tepat harga.

Meskipun Perum Bulog terus berusaha memperbaiki sistim manajemen dan kenerjanya namun protes dan keluhan RTM penerima raskin belum sepenuhnya dapat diatasi.

Mengingat besarnya dana yang dialokasikan untuk subsidi raskin dan berbagai permasalahan dan pelaksanaannya, dalam hal ini Komisi IV DPR membentuk Panja Raskin yang bertugas untuk mencari solusi melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan guna memperbaiki pelaksanaan program subsidi raskin.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimueso mengatakan, perihal pengawasan ini menjadi komitmen dalam manajemen yang dipimpinnya untuk selalu meningkatkan pengawasan yang betul-betul ditindaklanjuti. “Manakala terjadi penyelewengan segera kita lakukan tindakan tegas,” katanya. (tt)